REPUBLIKA.CO.ID,NUSA DUA--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, menyampaikan harapan dihadapan para bupati agar tidak ada lagi kepala daerah di Indonesia yang tersangkut persoalan hukum. "Keinginan saya jangan ada 524 (kepala daerah) yang terkait masalah-masalah hukum," kata Mendagri saat memberikan pengarahan pada bupati, setelah mengukuhkan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, masalah hukum ini bisa dihindari, jika kepala daerah transparan dan pemerintahan daerah berjalan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat.Gamawan berpesan agar gubernur, bupati, dan wali kota berhati-hati dalam melaksanakan aturan yang ada tanpa menghambat inovasi-inovasi untuk daerah.
Jika kepala daerah ragu-ragu mengambil kebijakan, Gamawan meminta agar kepala daerah berkonsultasi dengan instansi-instansi terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Saya ingatkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, tapi jangan itu dijadikan alasan untuk tidak berbuat," katanya.
Agar tidak melakukan kesalahan yang berujung pada kasus hukum, Mendagri mengingatkan, agar kepala daerah meningkatkan pengetahuannya tentang pemerintahan di daerah dan aturan yang berlaku. "Makin diperlukan peningkatan pengetahuan kepala daerah sehingga tidak keliru dan (pemerintahan daerah) tetap efektif," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin baik, makin transparan, dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Terkait soal transparansi, Gamawan mengatakan, pemerintah daerah sudah sangat transparan. Apalagi sudah ada Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi landasan bagi instansi pemerintah untuk terbuka.
Jika publik menilai pemerintah daerah tidak transparan, maka publik dapat mempersoalkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujar Gamawan.
Sementara itu, pada Jumat, Mendagri mengukuhkan pengurus APKASI periode 2011-2015. Pengurus APKASI yang baru ini dengan susunan inti yakni Ketua Umum APKASI Bupati Kutai Timur Isran Noor dan Wakil Ketua Umum Bupati Bogor Rachmat Yasin, Bupati Murung Raya Willy M Yoseph, dan Bupati Serdang Bedagai T. Erry Nuradi.
Kemudian, Sekretaris Jenderal APKASI yakni Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda dan Bendahara Bupati Karanganyar Rina Iriani. Pengurus APKASI yang baru ini total berjumlah 103 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika