REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dijadwalkan menemui Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis siang. Pertemuan kedua kepala pemerintahan negara serumpun itu merupakan pertemuan kehormatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
Santer diberitakan media Malaysia, maksud pertemuan kedua kepala negara adalah untuk membahas pengiriman kembali TKI ke negeri jiran itu setelah sempat dihentikan. Di Malaysia, masalah pekerja domestik (PRT) menjadi persoalan krusial setelah Kamboja memutuskan menghentikan pengiriman TKW mereka menyusul dugaan penganiayaan yang menewaskan tiga PRT mereka.
Jumlah PRT asal Kamboja di Malaysia sekitar 50 ribu orang. Penghentian pengirimannya akan sangat berpengaruh secara signifikan bagi Malaysia.
Pembicaraan terakhir kedua kepala pemerintahan soal TKI adalah pada Mei tahun lalu. Saat itu, Indonesia menolak untuk menghentikan moratorium dan kembali kirim TKI. Moratorium diberlakukan sejak 2009.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pekan lalu dikabarkan datang ke Kuala Lumpur. Menlu menegaskan posisi Indonesia untuk hanya akan mencabut moratorium jika kerangka kerja pengiriman TKI sudah selesai disusun dan perlindungan TKI diutamakan.
Sejauh ini, istana belum mengemukakan agenda pembicaraan keduanya. Kantor berita Antara hanya mengabarkan, pertemuan khusus PM Najib dan SBY setelah jamuan santap siang bersama selanjutnya digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dengan delegasi Malaysia, kemudian pernyataan pers bersama.
Santap siang hingga pertemuan bilateral itu terpusat di Hotel Novotel yang terletak di kawasan wisata Mandalika Resort, sekitar 10 kilometer arah selatan BIL atau sekitar 70 kilometer dari Kota Mataram, Ibu Kota Provinsi NTB.
"Hari ini sejarah bagi NTB karena saya akan bertemu Perdana Menteri Malaysia di sini (Lombok, red). Kami akan ketemu di salah satu lokasi kawasan Mandalika Resort," kata Presiden SBY saat meresmikan Bandara Internasional Lombok, Kamis (20/10) pagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika