REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mendapatkan tugas baru mengurus kebudayaan, selain soal pendidikan. Hal itu dikatakannya di Jakarta, Senin (17/10).
Mohammad Nuh mengatakan, tugas baru yang akan diemban oleh Kemdiknas itu karena di dalam kebudayaan juga mengandung unsur tuntunan yang tidak terlepas dari pendidikan itu sendiri.
Selama ini, kebudayaan menjadi domain kewenangan yang melekat pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam mengemban tugasnya, Mendiknas akan mendapat satu tambahan wakil menteri yang membidangi kebudayaan.
"Besok Insya Allah kemungkinan beliau (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) akan mengumumkan adanya perubahan. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan disini berubah jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Mendiknas M. Nuh saat memberikan keterangan pers di Kemdiknas.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam audiensi dengan para calon wakil menteri di rumah pribadinya Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/10) malam, menunjuk Profesor Arsitektur dan Perencanaan Pariwisata di Departemen Arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM), Wiendu Nuryanti, untuk menjabat wakil menteri bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan Nasional.
"Selama ini urusan kebudayaan ada di Kementerian Kebuidayaan dan Pariwisata (Kembudpar), padahal kebudayaan itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan itu sendiri. Budaya kan tata krama, kita tidak ingin membangun Indonesia tapi jiwanya non-Indonesia. Kita juga tidak ingin membangun budaya, tetapi budayanya non Indonesia," bebernya.
Penggabungan 2 Ditjen
Mendiknas mengatakan, saat ini di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar) ada dua direktorat jenderal yang mengurusi bidang kebudayaan. Nantinya, kata Menteri Nuh, akan digabung menjadi satu yaitu menjadi Direktorat Jenderal Kebudayaan. "Dua ditjen dimerger jadi satu, kantornya di sini," katanya.
Mendiknas menyampaikan, Kembudpar saat ini juga menerima anggaran fungsi pendidikan senilai Rp 260 miliar. Nantinya, kata Mendiknas, anggaran tersebut akan dialihkan. "Tetapi yang penting bahwa kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan, sehingga tidak ada perdebatan anggaran pendidikan dipakai yang lain," katanya.
Menurut Mendiknas, proses pembudayaan termasuk bagian dari pendidikan, tuntunan dalam kebudayaan itu terkait dengan nilai dan tidak sesuai jika dikomersilkan. Ia menyebutkan, ada tiga hal yang akan dilakukan terhadap budaya yaitu konservasi, pengembangan, dan sebagai diplomasi kultural.
"Pendidikan jangan hanya diartikan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Pendidikan itu hakekatnya memanusiakan manusia termasuk di dalamnya menghargai produk-produk budaya kita," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selain menunjuk Profesor Arsitektur dan Perencanaan Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Wiendu Nuryanti sebagai wamendiknas bidang kebudayaan, juga meminta Inspektur Jenderal Kemdiknas Musliar Kasim sebagai wakil menteri yang akan membidangi pendidikan. Sebelumnya, Mendiknas Mohammad Nuh telah didampingi seorang wakil menteri yaitu Fasli Jalal.