REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Upaya Presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dengan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet tak kan cukup jika pemangku kebijakan lainnya tidak turut berubah. "Kalau institusi lainnya tidak berubah  sulit,"ujar Staf Khusus Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi, Heru Lelono, kepada Republika Senin (26/9).

Menurut Heru, DPR dan Pimpinan di Daerah seharusnya juga meningkatkan kinerjanya. Pasalnya seperti pembuatan perundang-undangan itu juga tergantung oleh DPR. Sementara terlambatnya peraturan itu dapat mempengaruhi kinerja pemerintah. Untuk itu perbaikan pemerintahan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh.

Heru juga mengkritik sikap partai politik yang kadang tidak konsisten dengan koalisi. Di satu sisi dalam hal reshuffle mereka ingin dilibatkan, namun dipihak lain misal di DPR seringan kali pandangannya berbeda dengan pemerintah.   "Ini sikap yang anomali,"ucapnya. Seharusnya komitmen berkoalisi itu dapat terus dipegang. Sampai dengan kini Heru tidak mengetahui apakah Presiden sudah memanggil pimpinan partai politik ataukah belum. Namun kalau secara logika, kata dia, seharusnya presiden sudah menghubungi meski tidak secara formal. "Komunikasi itu tetap berjalan,"ucapnya. Menurut Heru parameter yang menjadi penilaian SBY yakni berdasarkan kinerja, politik dan integritas. Kinerja menjadi salah satu yang terpenting karena pemerintah ingin meningkatkan kualitas kerjanya ke depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika