REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Golkar meminta jatah tambahan satu Menteri terkait dengan rencana perombakan kabinet. Namun usulan itu sepenuhnya tetap diserahkan kepada Presiden.

"Kami menunggu sinyal dari beliau (Presiden). Meskipun dari awal ada keinginan agar kita ditambah kursinya,"ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, di Komplek Istana Negara, Senin (26/9).

Menurut Agung, Golkar memahami dan mematuhi ketentuan  perundangan yang berlaku bahwa hak preoregatif mengangkat dan memberhentikan Menteri sepenuhnya berada ditangan Presiden.  Untuk itu, lanjut Agung, pihaknya tidak bisa memaksakan kehendak itu dan semuanya dikembalikan pada presiden. "Kita sadari itu sepenuhnya diserahkan pada presiden," kata dia.

Sampai dengan kini, Agung mengakui Presiden belum membicarakan perihal reshuffle tersebut kepada pimpinan partainya. Partai Golkar siap untuk membicarakan persoalan itu jika memang diminta. "Kita siap. Tapi kalau tidak adapun itu kewenangan beliau,"terangnya.

Sebelumnya Presiden merencanakan akan melakukan reshuffle kabinet sebelum 20 Oktober. Keinginannya itu disampaikan saat musyawarah nasional Persatuan Tarbiyah Islamiyah beberapa waktu lalu di Jambi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika