REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – ICW menilai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Tamsil Linrung, pasti mengetahui dana yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (PPIDT) yang dilakukan Kemenakertrans.

Jika dia diduga terlibat, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bisa membuktikan bahwa ada aliran dana kepada Tamsil. "KPK harus bisa membuktikan Tamsil terlibat," ujar Peneliti ICW, Ade Irawan, saat dihubungi, Selasa (20/9).

Pembuktian dapat dilakukan dengan melacak aliran dana melalui pelacakan transaksi keuangan rekening miliknya, atau dengan meminta keterangan orang-orang yang kini sudah menjadi tersangka dalam kasus itu.

Posisi Tamsil dianggapnya cukup sentral karena sebagai Wakil Ketua Banggar. Namun ICW menilai pasti ada orang-orang lain di balik Tamsil. "Dia bisa jadi hanya pintu, masih ada orang lain yang lebih kakap," papar Ade.

Menurut Ade, peluang korupsi yang dilakukan orang-orang Banggar pasti ada, terutama di kalangan praktisi politik. Mereka patut diduga terlibat karena berkepentingan untuk menghidupkan mesin politik. "Bahan bakarnya, ya uang dari proyek semacam PPIDT," imbuhnya.

Ia menyayangkan, belakangan ini kasus korupsi hanya melibatkan pelaksana proyek. Padahal dugaan keterlibatan praktisi politik pasti ada, namun KPK belakangan ini belum membuktikannya.

Ade meyakini KPK mampu membongkar kasus korupsi Kemenakertrans hingga ke akar-akarnya, karena kemampuan penyelidikan dan penyidikan KPK sudah mumpuni. "Permasalahannya adalah mau atau tidak mengusut hingga tuntas," sindirnya.

Baru-baru ini, Tamsil mengaku kenal dekat dengan makelar anggaran yang kini menjadi tersangka korupsi kasus PPIDT Kemenakertrans, Acoz. Namun dia membantah mendapatkan jatah sepuluh persen dari Acoz.

Ikuti Whatsapp Channel Republika