REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Adanya laporan PPATK atas permintaan DPR mengenai 21 transaksi mencurigakan terus bergulir. Kali ini, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar meminta agar pihak pemilik rekening yang dicurigai sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dibongkar ke publik.

"Apakah itu PPATK, pimpinan DPR, atau BK (Badan Kehormatan) DPR, ya dibuka saja siapa sih pemilik rekening itu," katanya, Selasa (20/9).

Ia mengaku risih dengan terus adanya tudingan miring terhadap Banggar. Apalagi, usai kejadian itu, beredar SMS gelap yang beredar di kalangan anggota DPR yang menuduh adanya sejumlah nama sebagai calo anggaran.

Hal inilah yang mau tak mau meresahkan anggota DPR, termasuk orang-orang yang duduk di Banggar. Sejauh ini, berdasarkan pengalamannya dua tahun di Banggar, sistemnya transparan.

"Anggaran ini bukan hanya Banggar yang bahas, tetapi pertama kali juga di komisi lalu mendapatkan persetujuan lalu diserahkan ke Banggar, barulah diserahkan ke eksekutif. Saya belum melihat ada itu (permainan)," ungkapnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Anis Matta mengatakan transaksi mencurigakan itu merupakan masalah yang akan dibahas di BK. "Kita serahkan sepenuhnya saja ke BK, ini domainnya BK. Termasuk laporan PPATK itu juga urusannya BK dan atas permintaan BK karena ada laporan masyarakat yang masuk," bebernya.

Ia pun enggan mengungkapkan nama pemilik 21 transaksi itu. Anis menginginkan agar prosesnya diselesaikan terlebih dahulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika