REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pemuda Olah Raga (Kemenpora) transparan dalam melakukan proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa pelaksanaan Sea Games XXVI 2011 di Jakarta dan Palembang. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (bidang pendidikan, olahraga, kebudayaan) Rohmani mengingatkan hal itu di Jakarta, Rabu (14/9).
"Bila presiden setuju pengajuan usulan adendum Kemenpora terhadap Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa pelaksanaan Sea Games XXVI tanpa melalui proses lelang maka harus ada transparansi dan kontrol dari publik," kata Rohmani.
Legsilator dari Fraksi PKS itu juga mendorong agar proses penunjukan ini dibuka seluas-luasnya ke publik, terutama pihak-pihak terkait seperti DPR, BPK atau lembaga negara yang memiliki hubungan dengan pengawasan keuangan negara.
Rohmani juga meminta Kemenpora membuat tata laksana penunjukan langsung tersebut. "Dan tata laksana tersebut harus dibicarakan dengan DPR," katanya menambahkan.
Kemudian, menurut dia, Kemenpora juga harus membuat kritera perusahaan yang menerima pekerjaan. "Prinsipnya, kami tidak ingin ada penyimpangan di sini. Ini dana negara yang tidak sedikit. Uang rakyat senilai Rp1,2 triliun," katanya menegaskan.
Ia mengatakan bahwa kriteria perusahaan penerima pekerjaan itu harus jelas, terutama mengenai asal usul dan 'track record' (rekam jejak)-nya. "Jangan sampai yang menerima pekerjaan itu yang baru berdiri satu atau dua bulan yang lalu. Seringkali yang terjadi masih seperti itu kan?" katanya.
Pihaknya juga mendorong penerima pekerjaan tersebut harus langsung dikerjakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Rohmani tidak mentoleransi pekerjaan yang diberikan disubkontrakkan lagi, karena bila ini yang terjadi maka potensi penyimpangan akan terjadi.
"Perusahaan penerima pekerjaan harus yang sudah berpengalaman dalam bidang bersangkutan," katanya menambahkan.
Ia mengemukakan bahwa dalam penentuan perusahaan penerima pekerjaan, harus melalui proses verifikasi. Rohmani mengusulkan tim verifikasi ini harus melibatkan banyak pihak.
"Tim verifikasi ini harus melibatkan Kemenpora, Kemenkeu, organisasi profesi, media dan LSM. Kalau ini bisa terwujud, saya yakin akan ada kontrol yang baik. Dan kita bisa menghindari keuangan negara dijarah," demikian Rohmani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika