REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) akan berkembang pada pemberlakuan berjenjang. Dari empat opsi yang mungkin muncul, salah satunya adalah ambang batas satu pintu.

Opsi ini merancang agar hanya partai yang lolos PT di pemilu DPR yang bisa duduk di tingkat DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Partai kecil dan baru pun terancam oleh opsi yang digulirkan partai-partai yang ada di parlemen ini.

Berbeda dengan opsi baru ini, pada Pemilu 2009, banyak partai-partai yang duduk di kursi DPRD, tetapi tidak terwakili di pusat karena tidak berhasil menembus PT 2,5 persen yang diberlakukan saat itu. Tetapi dengan opsi baru, kesempatan mendudukkan wakilnya di kursi dewan di daerah pun tertutup total.

Hanya saja, kekhawatiran ini tidak dirasakan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Sekjen Partai NasDem, Ahmad Rofiq, justru mendukung penyederhanaan partai, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Percuma saja jika partai tidak punya wakil di pusat. Aspirasi konstituennya jadi tersendat," kata Ahmad saat dihubungi, Selasa (13/9).

Penerapan PT terbuka menjadi empat opsi. Pertama, seperti di Pemilu 2009, PT hanya berlaku bagi Pemilu Legislatif DPR. Kedua, besaran PT yang sama berlaku di seluruh jenjang Pemilu. Dan jika partai lolos di Pemilu DPRD, tapi tidak lolos PT di DPR, dia akan tetap mendapat kursi di DPRD.

Ketiga, besaran PT diberlakukan berbeda di setiap jenjang (misal, 5 persen untuk DPR; 3,5 persen untuk DPRD Provinsi; dan 2,5 persen untuk DPRD Kabupaten/Kota). Opsi terakhir, satu angka PT berlaku di semua jenjang Pemilu mulai dari DPR hingga Kabupaten/Kota. Tetapi jika partai tidak lolos PT di DPR, maka tidak akan mendapatkan kursi di tingkat yang lebih rendah.

Tiga opsi pertama dinilai Ahmad sebagai upaya menyederhanakan partai setengah hati. "Dengan membatasi partai, akan membuat demokrasi semakin sehat, dinamis dan terukur. Opsi keempat yang paling fair," tegas Ahmad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika