REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN — Pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) September wajib dicairkan maksimal pada 26 Agustus. Keputusan resmi pemerintah tersebut diambil dalam rapat kabinet di Istana Negara yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (22/8).

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan, kementerian dan pemerintah daerah (pemda) wajib mematuhi keputusan pemerintah tersebut.

Menurut Agung, surat edaran percepatan gaji sudah disebar ke seluruh instansi pemerintah. Dengan begitu, jika ditemukan keterlambatan pihaknya pasti menajtuhkan sanksi.

"Diusahakan semuanya bisa cair. Masih ada waktu bagi seluruh instansi beberapa hari untuk menyiapkannya," ujar Agung saat safari ramadhan dengan jajaran Muspida Balikpapan, Senin (22/8) malam.

Agung menyadari, pemda akan kerepotan menyiapkan gaji September lima hari lebih awal. Meski begitu, demi kebaikan bersama maka kebijakan pemerintah tersebut wajib didukung semua pihak.

"Pencairan gaji lebih awal bertujuan baik bagi PNS untuk memenuhi kebutuhan mereka yang biasanya meningkat jelang Lebaran," katanya.

Namun, ia mewanti-wanti PNS agar berhemat sebab jeda gaji September dengan Oktober lebih lama dari biasanya. Untuk itu, manajemen penggunaan uang harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika