REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Wacana untuk mengembalikan sistem pemilukada ke masa Orde Baru dengan sistem pemilihan tidak langung ditentang oleh Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo.
“Sebaiknya tidak perlu berwacana mengubah sistem pemilukada yang sudah disepakati dalam UU untuk pemilihan langsung rakyat dari kepala desa sampai presiden,” katanya, Senin (22/8).
Menurutnya, jika alasan yang diungkapkan hanya masalah efisiensi, maka hal tersebut bisa disiasati. Tjahjo mencontohkan yakni dengan pemilukada dipaketkan serentak bersama. Ia menyatakan PDIP ingin memperkuat sistem yang ada dan bertahap melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat.
“Politik kepada rakyat pemilih untuk memilih pemimpinnya di daerah agar pelaksanaan lebih efektif efisien di pemilukada,” katanya. Karena, kalaupun pemilukada dikembalikan ke sistem lama, hal itu bukan berarti menjamin tidak adanya permainan uang dalam hal pemilukada.
Seperti diberitakan, pemilukada untuk memilih bupati dan gubernur diwacanakan untuk dikembalikan penentuannya ke DPRD. Artinya, pemilukada tidak lagi dilakukan secara langsung seperti halnya pemilihan presiden. Tetapi kembali pada sistem pemilihan tidak langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
