REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pidato kenegaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tak membangun harapan baru. Terlebih lagi saat menyinggung semangat pemberantasan korupsi yang dikemukakan pada Selasa (16/8) kemarin di DPR.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan esensi pidato itu merupakan pengulangan, sementara rakyat ingin melihat aktualisasi perang melawan korupsi.
"Kendati kita memiliki KPK, perang melawan korupsi masih jauh dari efektif. Saya cukup menyebut dua indikator saja untuk mendeskripsikan rendahnya efektivitas kita memerangi korupsi di negara ini," katanya, Rabu (17/8).
Pertama, KPK tidak mampu menuntaskan kasus megakorupsi yang menjadi perhatian publik, terutama skandal bank century dan mafia pajak. Kedua, keberhasilan menangkap nazaruddin dan kegagalan menangkap Nunun serta para buron lain, mencerminkan inkonsistensi penegak hukum dalam memberantas korupsi.
"Jadi, persoalan utamanya adalah kesungguhan mengaktualisasikan komitmen pemberantasan korupsi," katanya.
Kalau terjadi inkonsistensi, kecenderungan itu tidak hanya mencerminkan tidak adanya kesungguhan, tetapi bisa melahirkan tuduhan tentang tebang pilih proses hukum kasus korupsi.