REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat termasuk Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menggalang 'Gerakan Tolak Dana APBN untuk Pemulangan Nazaruddin' yang diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah.
"Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demkrat serius, yakni sebagai pihak yang juga bertanggungjawab utama atas kepergian Nazaruddin, harusnya menanggung biaya pemulangan," kata Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Jumat.
Anggota Komisi IX DPR RI (bidang Kesehatan) ini menyatakan, dana APBN (diperkirakan Rp 4 miliar) itu, lebih baik untuk rakyat miskin dan tidak mampu, yang selama ini ditolak rumah sakit.
"Betul Nazaruddin harus dikembalikan ke Tanah Air, tapi law enforcement juga harus dikenakan pada pihak yang memberi peluang Nazaruddin kabur. Kita tahu semua, siapa yang ditemuinya terakhir sebelum kabur, lalu diizinkan lagi berobat ke Singapura," ungkapnya.
Ia menambahkan, tidak masuk akal alasan berobat ke Singapura, karena sebagai pimpinan dan elite partai besar yang harus memberi contoh, mestinya pakailah rumah sakit nasional. "Makanya, kalau bukan konspirasi, suruhlah berobat di dalam negeri," tegasnya.
Ia dan sejumlah koleganya dari sebuah jejaring sosial juga sepakat, pihak mana pun yang bertanggung jawab "mengizinkan" Nazaruddin "lari" ke luar negeri, harus bayar carter pesawat pemulangan buron tersangka suap proyek Wisma Atlet SEA Games tersebut.
Karenanya, Rieke Diah Pitaloka mengajak semua elemen untuk terus menyuarakan penolakan pembiayaan pemulangan Nazaruddin dari uang APBN.
"Minimal, orang yang kasih izin harus 'nanggung' biaya pemulangan Nazaruddin. Kalau kita suarakan bersama, pasti bisa. Ingat kasus Melinda Dee ? Kita buat gerakan menolak pembiayaannya pakai Jamkesmas, dan berhasil kan, tanpa menghentikan kasusnya," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika