REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, berharap kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, diselesaikan secara tuntas, tidak berhenti di tengah jalan, atau dibelokkan ke kasus lain.
"Kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menurun karena banyak kasus di negeri ini yang dibelokkan atau berhenti di tengah jalan," kata Hasyim.
Ia mencontohkan kasus yang berbelok di tengah jalan, antara lain kasus yang menimpa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. "Gayus Tambunan urusannya dari pajak pindah ke urusan paspor. Antasari pindah ke urusan pembunuhan, sedangkan kasus Century katanya tidak ada bukti," katanya.
Oleh karena itu, kata Hasyim, masyarakat harus memperhatikan apakah nanti Nazaruddin akan berbicara seperti pengakuan yang sudah disampaikannya melalui media massa ketika belum tertangkap atau berubah sama sekali. "Kita lihat saja nanti, apakah Nazaruddin bebas bicara atau berubah di tengah jalan seperti, Gayus Tambunan atau disteril seperti Rani (saksi kasus Antasari, red)," katanya.
Dikatakannya, pandangan masyarakat Indonesia sekarang sedang tertuju pada kasus Nazaruddin. Terlebih dengan adanya berita tertangkapnya Nazaruddin oleh Interpol Kolombia di Cartagena. Jika aparat penegak hukum berhasil membongkar dan menyeret semua nama yang terlibat, kata Hasyim, maka akan membuat citra pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membaik di mata rakyat.
Sebaliknya, kata Hasyim, jika ternyata berhenti di tengah jalan, kasus Nazaruddin bisa memukul pemerintahan SBY. "Kalau Nazaruddin bebas, Partai Demokrat akan ada 'gempa'. Tapi kalau belok di tengah jalan, mungkin sedikit ada yang dikorbankan sebagai kepantasan dan selanjutnya hilang ditelan waktu," katanya.
Banyak kasus hukum di Indonesia tidak jelas ujungnya karena menyangkut kekuasaan, penuh trik dan kepalsuan. "Demikian urusan kalau menyangkut kekuasaan, menjadi penuh misteri dan siasat. Mereka lupa bahwa Allah maha mengatur siasat," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika