REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Penambahan PNS yang dilakukan oleh pemda perlu segera dihentikan. Selain untuk menyehatkan anggaran, penghentian rekrutmen PNS itu bisa mencegah adanya pembelanjaan anggaran nonprogram. Seluruh PNS sebaiknya berada langsung di bawah pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, Rabu (13/7). Dia berpendapat, kebangkrutan pemda bukan terletak pada otonomi daerah, melainkan pada politik anggaran dan administrasi penggunaan anggaran.

Menurut Ray, belanja anggaran pegawai sejatinya masuk pos anggaran APBN. Agak mengherankan jika pemda merasa bangkrut karena pos anggaran mereka habis justru untuk belanja pegawai. "Tetapi hal Ini juga memang terkait dengan kebijakan soal batas dan jumlah rasional pegawai," katanya.

Ray mengatakan, dalam negara kesatuan seperti Indonesia, seluruh pegawai harus di bawah koordinasi pemerintah pusat. Hal itu karena anggaran untuk membiayai pegawai tersebut  bersumber dari APBN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika