REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA - Kemampuan komunikasi di Indonesia masih lemah. Hal tersebut membuat sering terjadi salah paham terus, misalnya kasusTKI Ruyati yang terkena hukuman pancung di Arab Saudi.

''Karena itu, kita perlu meningkatkan kemampuan komunikasi dan diplomasi supaya kasus Ruyati jangan terulang kembali dan kita jangan salah paham melulu,'' kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, pada wartawan usai membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi 2011 dengan tema "Satu Tahun Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik", di Hotel Safir, Yogyakarta, Jumat (1/7).

Berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, Tifatul juga mengharapkan semua lembaga negara baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bisa membedakan mana itu voice (pandangan/opini), sound (informasi) dan noise (suara yang mengganggu/berisik).

Tifatul menyarankan pejabat negara jangan menanggapi setiap ada informasi. Kalau ada noise, hal tersebut tidak perlu ditanggapi. ''Karena itu, pejabat publik jangan terlalu tipis telinga,''ungkap dia.

Dia menambahkan semua lembaga publik harus siap berkomunikasi dengan publik sebagai salah satu syarat good corporate governance.  Lembaga publik jangan terlalu sensitif. Lembaga publik harus mau membuka informasi termasuk mengenai rekening.

Kalau lembaga publik tidak mau membuka informasi, maka masyarakat tidak bisa mengontrolnya. ''Sekarang ada mafia hukum, mafia pajak, penyalahgunaan penggunaan APBN. Semua itu harus terbuka. Sudah diawasi saja masih kejadian korupsi, apalagi tidak diawasi,'' kata Tifatul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika