REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia mengembangkan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi dalam konteks Indonesia yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Raden Siliwanti dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, IDI pada dasarnya merupakan penilaian yang dibangun atas fondasi kepemilikan nasional.
IDI memuat angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan aspek tertentu dari demokrasi. Sebagai alat ukur, IDI menyediakan data yang penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan mengenai tingkat demokrasi di masing-masing provinsi di Indonesia.
IDI disusun pada 2009 oleh Bappenas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia.
Proses penyusunan IDI juga melibatkan pemerintah provinsi, DPRD, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi dan pekerja media di masing-masing provinsi.
Aspek penting demokrasi yang dijadikan alat ukur dalam IDI adalah: Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).
Ketiga aspek tersebut merupakan pilar dari konsep demokrasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi atas konsep demokrasi, sementara aspek ketiga merefleksikan wadah dari proses demokrasi.
Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties) mencakup empat variabel, yaitu: Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan, serta Kebebasan dari Diskriminasi. Aspek Hak-Hak Politik (Political Rights) mencakup dua variabel, yaitu: Hak Memilih dan Dipilih, serta Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan.
Sementara aspek Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy) mencakup lima variabel, yaitu: Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah, dan Peradilan yang Independen.
Kesebelas variabel pada masing-masing aspek tersebut diturunkan ke dalam indikator, dan IDI 2009 mencakup 28 indikator.
Berdasarkan hasil analisa terhadap data-data yang dikumpulkan dari 33 provinsi di Indonesia, didapatkan angka Indeks Demokrasi Indonesia (nasional) sebesar sebesar 67.30 dengan distribusi indeks berdasarkan masing-masing aspek adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberties) 86,97, Hak-hak Politik (Political Rights) 54,60, Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy) 62,72.
Angka-angka tersebut di atas dapat dimaknai sebagai keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan demokrasi terkait dengan hak kebebasan sipil, dan cukup berhasil dalam membangun lembaga demokrasi, namun masih relatif tertinggal dalam mengembangkan hak-hak politik.
Hasil dari laporan IDI ini akan dijadikan sebagai alat bagi pemerintah provinsi dan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kondisi demokrasi di wilayah masing-masing melalui program-program bersama pemerintah dan masyarakat yang lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
