REPUBLIKA.CO.ID, DUMAI-- Rencana hak angket atau upaya penyelidikan DPRD Kabupaten Bengkalis, Riau, terkait dugaan penyimpangan dana pembangunan Pondok Pesantren Al Zaitun batal.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bengkalis, Azmi R Fatwa, Rabu mengatakan batalnya pembentukkan tim hak angketitu disebabkan kurangnya dukungan.
"Kita sudah menawarkan sejumlah fraksi dan komisi di DPRD Bengkalis, namun hingga sebulan ini tidak ada yang mau menandatangi rencana pembentukan tim tersebut. Akibatnya, kita terpaksa membatalkan rencana ini," katanya.
Untuk membentuk tim hak angket kata Azmi, dibutuhkan tujuh orang anggota dewan dari fraksi yang berbeda.
Namun, sambung dia, hingga saat ini pihaknya hanya mampu mengumpulkan dukungan sebanyak enam orang dan semuanya berasal dari fraksi PKS.
"Semula kita banyak mendapat dukungan dari berbagai fraksi khususnya Demokrat. Tapi ketika kita minta tanda tangan, mereka menghindar dan hanya janji-janji saja," kata Azmi.
Pembangunan Pesantren Al Zaitun di Pulau Rupat yang diindikasi milik salah satu pemimpin Negara Islam Indonesia (NII) Panji Gumilang, dikabarkan telah menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis senilai ratusan miliar rupiah.
"Komitmen untuk dilakukannya hak angket ini sudah kita bulatkan, namun jika kenyataan harus berkata demikian mau diapakan lagi," tuturnya.
Pembangunan Pondok Pesantren Al Zaytun di Pulau Rupat sebelumnya sempat disayangkan para legislatif di Bengkalis karena konstruksinya tak sesuai dan bangunan kini terbengkalai.
Ratusan hektare lahan yang menjadi kawasan pondok pesantren milik Panji Gumilang itu juga sempat dikabarkan belum mendapat restu dari Kementerian Kehutanan.
Rencana pembangunan Pondok Pesantren Al Zaytun di Bengkalis sebelumnya masuk kedalam APBD Bengkalis Tahun Anggaran (TA) 2003 hingga 2005 dengan sistem pencairan bertahap, setiap tahun berkisar Rp30-40 miliar, dan realisasinya dikabarkan telah mencapai Rp103 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
