REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPP KNPI menilai Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak serius mengurus masalah kepemudaan setelah membiarkan berlarut-larutnya konflik internal di kepengurusan organisasi kepemudaan itu.
Ketua Umum DPP KNPI Aziz Syamsuddin mengatakan di Jakarta, Minggu (19/6), saat ini muncul kesan kuat di kalangan organisasi pemuda di seluruh tanah air bahwa Pemerintah, dengan sikap tak tegasnya, memang sengaja memperpanjang konflik di tubuh organisasi kepemudaan di Indonesia. "Harus ada ketegasan, misalnya semua harus bersatu dalam forum pemuda nasional," ujar Aziz.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, sebagai wakil pemerintah, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih belum menunjukkan sikap tegas terkait adanya kepengurusan ganda di tubuh KNPI. Sikap tegas demikian sebenarnya pernah ditunjukkan Kemenpora saat Adhyaksa Dault masih memimpin di kementerian itu.
Saat itu, ujarnya, secara tegas Adhyaksa menyatakan bahwa kepengurusan yang sah adalah yang dipimpin oleh Aziz. Sikap itu kemudian berubah lagi ketika kementerian berganti kepemimpinan di bawah Andi Mallarangeng sebagai Menpora. "Kalau di jaman Adhyaksa Dault, sikap pemerintah tegas, sementara di jaman Andi Mallarangeng tak ada ketegasan. Ini kan bisa dilihat sebagai bukti sengaja memecah-belah," kata Aziz.
Aziz menyatakan, apabila pemerintah memang ingin pemuda menjadi satu pilar utama pembangunan nasional, maka sikap tegas serta solusi pemerintah untuk meyelesaikan masalah di internal KNPI diperlukan. "Bila tidak, risiko lebih besar siap menghadang yakni peran serta pemuda dalam pembangunan tak bisa berjalan," lanjut Aziz.
Hal senada disampaikan Ketua DPD KNPI Jawa Tengah Novita Wijayanti. Novita mendesak Menpora agar segera mengambil langkah serius dan bijaksana menyelesaikan sengketa ini.
"Kami KNPI Jateng meminta pemerintah cq. Menpora untuk mengambil langkah tegas dalam menyikapi perselisihan pemuda yang masih berjalan di tingkat banding di pengadilan tinggi. Kalau bisa dengan melakukan aksi penyelesaian dualisme di KNPI ini," ucap Novita.
Konflik di DPP KNPI berawal dari kongres yang dilakukan secara sepihak di Ancol, Jakarta Utara, pada 25-28 Oktober 2009, yang menunjuk Ahmad Doli Kurnia sebagai ketua umum DPP KNPI. Kongres KNPI yang sah lalu dilakukan ulang pada 2 November 2009 dan menetapkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Umum yang sah.
Kepengurusan Aziz ini didukung oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kemenpora di bawah kepemimpinan Adhyaksa Dault sebagai menpora periode 2004-2009. Keputusan ini lalu digugat secara hukum oleh pihak Doli Kurnia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pada Juni tahun lalu, Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan tersebut. Namun pihak Aziz lalu mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. "Ini artinya secara hukum belum ada keputusan tetap tentang kepengurusan KNPI yang sah.
Pihak Doli juga tak bisa seenaknya mengaku-aku bahwa status dia sudah berkekuatan hukum tetap," tambah Aziz.
Aziz juga membuka tabir bahwa sebenarnya inisiatif untuk mempersatukan kembali pemuda Indonesia di bawah satu kepengurusan sudah dia lakukan.Dalam pertemuan yang dipelopori oleh Kemenpora, ada sejumlah kesepakatan yang dilakukan antara kubu Aziz dan kubu Doli.
Aziz tidak memberikan detail isi kesepakatan tersebut, namun menyebutkan inti kesepakatan sebagai langkah terukur untuk mempersiapkan pemuda agar berjalan semestinya untuk membangun bangsa. "Tapi belakangan pihak Doli mengingkari sejumlah kesepakatan yang sudah ditandatangani. Jadi bagi saya inisiatif perdamaian sulit dilakukan karena memang ada pihak yang mengingkari perjanjian," kata Aziz.
Sementara itu, di tengah konflik yang belum selesai dengan pihak Doli Kurnia, Aziz Syamsuddin mengaku roda kegiatan organisasi yang dipimpinnya tersebut masih berjalan dengan normal. Setelah bulan lalu mengunjungi Provinsi Banten untuk menggerakkan organisasi pemuda lokal terlibat dalam kampanye 'go green', Aziz juga mengumpulkan organisasi kepemudaan di Semarang dalam rangka mengkampanyekan peran serta pemuda menjaga lingkungan hidup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika