REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA) - Sejumlah Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani Pakta Anti Suap sebagai komitmen untuk menciptakan budaya kerja anti suap, bersih, transparan dan profesional.
Penandatangan Pakta Anti Suap tersebut disaksikan Ketua Malaysia Anti Corruption Commission (SPRM) Datok Sri Abu Kassim dan Pendiri ESQ Ary Ginanjar di Menara 165, Jakarta, Rabu.
BUMN yang ikut menandatangani Pakta Anti Suap di antaranya PT Jamsostek Persero, Asabri (Persero), Asuransi Jasa Indonesia, Asuransi Ekspor Impor Indonesia, Perusahaan Pengelolaan Aset, Asuransi Jiwa Seraya. Selain itu juga turut ditandatangani oleh direksi PT Taspen, Pan Multi Finance, Askes Persero, Jasa Raharja, Perum Pegadaian, PT Surveyor Indonesia, BRI, Mandiri, BTN, BNI, Danareksa, Perum Jaminan Kredit Indonesia, Sucofindo dan PT Pengembangan Pariwisata Bali.
Sebelumnya juga dilakukan pengangkatan dan penandatanganan Komite Anti Suap PT Asabri.
Acara tersebut berlangsung tanpa dihadiri Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang sebelumnya dijadwalkan menyaksikan penandatanganan Pakta tersebut.
Salah satu isi naskah Pakta Anti Suap dalam rangka berpartisipasi mewujudkan dunia usaha nasional yang bersih dan transparan, yang dibacakan salah satu perwakilan direksi BUMN, adalah tidak melakukan praktik suap dalam kegiatan perusahaan.
Pendiri Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) Ary Ginanjar dalam acara itu mengatakan, jika setiap orang takut kepada penciptanya maka tidak akan terjadi korupsi dan suap."Inilah yang sekarang hilang di Indonesia. Takutlah pada Allah yang tertinggi, bukan pada KPK," kata Ari Ginanjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika