REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-- Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menilai pemerintah belum bersikap tegas dalam menyikapi gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
"Rencana mendirikan negara atau pemerintah yang bersifat negara dalam negara itu 'bughat'. Bisa saja mereka itu Islam, tapi harus dilawan, karena Islam yang membangkang harus ditegasi," katanya di Surabaya, Selasa malam.
Menurut dia, pemerintah seharusnya bersikap tegas, karena kelompok radikal teologi yang dibiarkan akan yang menjadi kelompok radikal teroris yang akan membahayakan negara dalam jangka panjang.
"Pemerintah jangan hanya serius kalau korbannya itu polisi, seperti kasus bom di Masjid Mapolres Cirebon yang disikapi dengan serius oleh polisi dengan menangkap 20-an teroris," katanya.
Namun, katanya, dalam kasus pengeboman secara umum belum dilakukan secara serius, apalagi melakukan tindakan antisipasi radikalisasi dari kelompok radikal teologi menjadi radikal teroris.
Senada dengan itu, Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) meminta Presiden dan Polri untuk bersikap tegas dalam menyikapi gerakan NII.
"Hingga kini, pemerintah masih belum mengambil langkah konkret terkait NII. Kementerian Pendidikan Nasional juga masih sebatas imbauan yang tidak cukup untuk melawan doktrinisasi ala NII," kata Ketua Umum PP IPNU Ahmad Syauqi.
Menurut dia, Presiden perlu melakukan langkah-langkah masif dan koordinatif antar-elemen, baik Kemendiknas, Kemenag, Kemenpora, Kemendagri, maupun Polri untuk bergerak mengusut pihak yang dianggap bertanggung jawab.
"Pemerintah jangan terkecoh dedengkot NII KW-9 Panji Gumilang yang cukup cerdik, karena Al Zaytun yang dipimpinnya memang tidak mengajarkan doktrinisasi ala NII, tapi di dalam Al Zaytun ada sejumlah kader NII terlatih," katanya.
.
"Hasil penelitian dan analisis kami menyatakan bahwa generasi baru teroris dan radikalis justru lahir dari institusi pendidikan sekolah itu, utamanya rohaniawan sekolah (rohis)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
