REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembangunan gedung baru DPR memasuki babak baru. Kali ini, lembaga atas nama rakyat menggugat pembangunan gedung tersebut lewat jalur hukum. Tepatnya gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin, (11/4).
Koalisi Civil Society Organization (CSO) diwakili Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendaftarkan gugutan. Nomor gugatannya yakni 153/pdt.G.2011. Ada 13 pihak yang digugat. Yakni Ketua DPR Marzuki Alie, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Presiden SBY, Menkeu Agus Martowardojo, dan semua ketua fraksi di DPR.
Perwakilan dari Fitra, Uchok Sky Khadafi menjelaskan gugatan ini bermula dari somasi kepada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan gedung seperti ketua DPR, BURT, Menkeu, dan ketua fraksi. Namun, somasi itu tak kunjung mendapatkan respon. “Karena mengabaikan somasi, kita lakukan gugatan ke PN Pusat,” katanya saat dihubungi pada Senin, (11/4).
Landasan hukum yang melatari gugatan itu antara lain UU 1945 pasal 23 ayat 1 yang menyatakan APBN diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. “Seharusnya rakyat diprioritaskan dan kinerja DPR diperbaiki, baru setelah itu membangun gedung,” katanya.
Selain gugatan ke PN Pusat, pihaknya pun dalam waktu sekitar 4 minggu akan menggugat hal yang sama ketingkat Mahkamah Konstitusi (MK). Fokus gugatannya pada APBN 2010 dan 2011. Karena jika APBN ini dibatalkan, maka pembangunan gedung pun bisa batal.
Menurutnya, dalam APBN 2010 anggaran untuk pembanguan gedung mencapai Rp338 miliar. Di APBN 2011 untuk hal yang sama dianggarkan Rp800 miliar. Total anggaran di 2010-2011 adalah Rp1,1 trliun.
Namun, ditegaskannya, angka itu masih berkembang karena Rp1,1 triliun itu hanya pembangunan fisiknya saja. Pada 2012, akan ada anggaran lain untuk kelengkapan isi gedung seperti IT, meubel, kartu masuk, hingga pengamanan. Diperkirakan, anggarannya mencapai Rp616 miliar.
“Artinya, total keseluruhan pembangunan gedung Rp1,8 miliar. Angka yang sama sebelum para anggota dewan menyatakan akan memperkecil anggaran. Bedanya, Rp616 miliar itu tak diungkap sekarang,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika