REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah memastikan sedikit-dikitnya 50 ribu Warga Negara Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi tidak bisa ke negara itu lagi hingga lima tahun ke depan.
"WNI yang bermasalah, sudah diambil sidik jarinya oleh Arab Saudi dan dalam lima tahun ke depan tak bisa kembali ke sana lagi," kata Menko Kesra Agung Laksono kepada pers usai meninjau KM Labobar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.
Menko menjelaskan, dari 50 ribu WNI bermasalah itu sekitar 70 persen merupakan eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan sisanya mereka yang umroh kemudian kerja di sana dan lain-lain.
Dari jumlah itu, lanjut Menko Kesra, sekitar 25 ribu telah dan sedang dipulangkan oleh Arab Saudi ke Indonesia dengan pesawat udara sampai saat ini. "Setiap hari sekitar 30-50 orang dan ini sudah sesuai dengan ketentuan internasional," katanya.
Kemudian, sekitar 25 ribu orang, adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia bersama pihak terkait. "Kedua pihak juga sudah sepakat membentuk satgas pemulangan WNI kita yang bermasalah," katanya.
Menko menjelaskan, pada tahap pertama pemulangan direncanakan sebanyak lima ribu orang WNI. Dari jumlah ini, sebanyak 2.072 WNI yang kelebihan masa tinggal (overstayers) telah dipulangkan dengan penerbangan reguler Garuda.
"Kemudian, sekitar 2.928 WNI lainnya, diputuskan untuk diangkut dengan KM Labobar milik PT Pelni. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp24,5 miliar," kata Agung.
Ke depan, kata Agung, ada kemungkinan pemulangan berikutnya, pemerintah bisa juga memanfaatkan penerbangan haji reguler. "Saat kembali kan pesawatnya kosong," katanya.
Menteri Perhubungan Freddy Numberi, mengatakan KM Labobar dijadwalkan berangkat pada 10 April 2011 rute Jakarta-Jeddah dengan lama perjalanan selama 10 hari sehingga direncanakan tiba di Jeddah 20 April 2011. "Setelah tiga hari sandar di sana, kembali ke tanah air pada 23 April 2011 dan dijadwalkan tiba pada 3 Mei di Priok," katanya.
Freddy mengakui, saat kembali ke tanah air KM Labobar juga melayari perairan Socotra, Somalia. "Namun, pergerakan kapal tetap akan diusahakan menghindari daerah perairan itu dan ini bisa dimonitor dari Indonesia," katanya.
Freddy menambahkan, penjemputan dengan kapal jauh lebih murah ketimbang menggunakan pesawat udara. "Pakai pesawat sebelumnya menghabiskan anggaran sekitar Rp 40 miliar, sedangkan dengan KM Labobar hanya Rp 24,5 miliar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika