REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kejaksaan Agung menyatakan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terkait dugaan korupsi pengelolaan biaya perjalanan dinas ke luar negeri di Kementerian Perdagangan (Kemdag) untuk tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009, belum turun.
"Auditnya dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum turun," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Noor Rachmad, di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, Kejagung sudah menetapkan lima tersangka, yakni, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Jenderal KPI, Ita Megasari Dachlan, Bendahara Kasubag Tata Usaha (TU) Direktorat Perundingan Jasa pada Direktorat Jenderal (Ditjen) KPI, Watono, dan PPK Mantan Kabag Ditjen KPI Maman Suarman AR.
Chrisnawan Triwahyuardinto (Pejabat Pembuat Komitmen pada Sesditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kemdag RI) dan Diding Sudirman (Bendahara Pengeluaran Sesditjen Kerjasama Perdagangan Kemdag RI).
Dikatakan, audit oleh BPKP tersebut guna mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik dugaan tindak pidana korupsi tersebut. "Yang jelas, penyidikan kasus tersebut masih berlangsung," katanya.
Sebelumnya tim jaksa penyelidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi, satu ahli, dan dua tersangka yaitu Ita Megasari Dachlan dan Maman Suarman AR.
Dugaan korupsi itu terjadi di Direktorat Kerja sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan RI.
Penetapan tersangka itu setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dari lingkungan Ditjen KPI dan dokumen Surat Pengelolaan Perjalanan Dinas (SPPD) diperoleh fakta hukum telah terjadi pengeluaran uang untuk kegiatan perjalanan dinas keluar negeri pada Ditjen KPI untuk tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009.
Ketiga tersangka itu, telah melakukan tindakan persetujuan bayar yang bertentangan dengan Surat Menteri Keuangan RI No.S-344/PK.03/1992 tanggal 3 April 1992 tentang penyesuaian satuan biaya uang harian perjalanan dinas keluar negeri.
Hal ini berarti telah terjadi penggelembungan uang perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan harga riil uang perjalanan tersebut
Ikuti Whatsapp Channel Republika