REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah didesak segera merombak jajaran direksi PT Pertamina terkait terbakarnya kilang minyak di Cilacap. "Pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap direksi Pertamina," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Effendi Simbolon, di Senayan Jakarta, Selasa (5/4).
Menurut dia, pihak yang paling bertanggung jawab atas terbakarnya kilang Cilacap adalah Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Dengan begitu, kata dia, Dirut Pertamina layak mundur atas kejadian ini.
"Karena segala sesuatu menyangkut pengelolaan Pertamina itu mestinya sudah ada standar operasional prosedurnya," kata Effendi. Ia meminta agar persoalan itu tidak dilihat secara sederhana sebagai kasus kebakaran kilang semata, tetapi lebih merupakan keteledoran jajaran direksi yang telah terbiarkan cukup lama.
Sampai saat ini, kasus serupa telah kerap terjadi di berbagai wilayah operasi Pertamina. "Selama ini direksi lebih banyak mengurus kepentingan internal ketimbang melakukan pengelolaan secara profesional," katanya.
Akibatnya, anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu berpendapat, lebih banyak waktu direksi Pertamina yang tersita untuk mengurus kepentingan yang pada prinsipnya bukan ranah mereka. Effendi menambahkan, pemerintah harus peka menangani masalah tersebut.
"Kita bisa lihat kinerja Pertamina selama ini, potensi besar tapi eksplorasi yang dilakukannya masih cukup kecil," katanya.
Seperti diberitakan api di tangki 31 T-7 di kilang minyak PT Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, kembali berkobar pada Selasa (5/4) siang. Padahal api tersebut sebelumnya telah berhasil dipadamkan sekitar 10.35 WIB setelah upaya pemadaman selama 77 jam.
Berkobarnya kembali api itu diduga karena angin bertiup cukup kencang sehingga fluida panas yang tersisa di dalam tangka 31 T-7 memecah foam yang sudah menutupi permukaan fluida. Dua tangki lain yang terbakar yaitu tangki 31 T-2 dan 31 T-3 sudah dinyatakan padam pada Minggu (3/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
