REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Melalui muktamarnya yang ke-7, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pertegas posisinya sebagai gerakan penyeimbang, sehingga terus konsisten menyampaikan kritik konstruktif kepada pemerintahan. Posisi itu dirasa lebih bijak ketimbang mengklaim diri sebagai oposisi pemerintahan.

“Oposisi merupakan domain partai politik, sementara gerakan mahasiswa itu lebih pada kritis konstruktif. Karena selama ini, KAMMI punya tanggung jawab dalam check and balance terhadap pemerintah,” papar Ketua Umum KAMMI Periode 2009-2011, Rijalul Imam, dalam rilis Tim Media Muktamar KAMMI VII kepada Republika.co.id.

Rijalul mengatakan kekuasaan itu bersifat despotik, atau kekuasaan yang dipegang satu penguasa baik individu atau kelompok (oligarki) yang dijalankan secara absolut. Oleh karena itu, menurut dia, mau tidak mau gerakan pemuda dan mahasiswa seperti KAMMI harus melakukan gerakan penyeimbang. “Posisi kami sangat jelas yakni berada di ekstra parlemen sehingga memperjelas kritik terhadap pemerintahan dan mengapresiasi apa yang telah dicapai pemerintahan,” papar dia.

Karena itu, lanjut Rijalul, pada kesempatan Muktamar VII, pihaknya akan melakukan evaluasi kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyon yang memasuki periode ke dua. Pihaknya berjanji akan memberikan catatan yang sudah dicapai pemerintahan SBY baik dari sisi positif maupun negatif. Pihaknya juga akan mengapresiasi kemajuan, kelemahan dan kegagalan pemerintah selama ini.

“ Sesuai dengan posisi sebagai gerakan penyeimbang, KAMMI tentu tidak hanya menyerang pemerintah melalui kelemahan dan kegagalan, tapi KAMMI juga mengapresiasi pemerintah jika dianggap pantas,” pungkas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika