REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) bekerja sama dengan PT Pelni meluncurkan program pelayanan keluarga berencana (KB) di atas kapal milik PT Pelni. Pelayanan ini dilakukan untuk merevitalisasi program KB di wilayah berbasis kepulauan yang masuk dalam wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas).
"Kerja sama ini untuk menjawab Unmed need KB atau masyarakat yang sulit menjangkau kebutuhan untuk ber-KB bisa menurun," tutur Ketua BKKBN, Sugiri Syarief saat Peresmian Pusat Pelayanan KB di Fasilitas PELNI di atas KM Kelud Jakarta, Jumat (11/3).
Menurut data BKKBN yang berada di wilayah kepulauan, masyarakat setempat yang sulit untuk menjangkau kebutuhan KB. Termasuk diantaranya yang tertinggi adalah Provinsi Maluku, dimana 90 persen wilayahnya adalah perairan. Selain itu ada Kepulauan Riau, Papua, Papua Barat dan seluruh wilayah Kalimantan yang dikelilingi oleh sungai.
Dalam melaksanakan komitmen pelayanan ini, BKKBN juga bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Surabaya (ITS) untuk melakukan studi dan riset tentang KB. Direktur Utama PT Pelni Jussabella Sahea mengatakan bahwa untuk melakukan pelayanan ini akan dikerahkan 28 kapal penumpang milik PELNI.
"Sepanjang tahun PT Pelni mengangkut 4 juta penumpang di 1.300 trayek. Jadi bisa dibayangkan jika ada fasilitas KB maka berapa banyak bisa menekan laju pertumbuhan penduduk," tutur dia.
Ia mengatakan layanan ini terutama ditujukan bagi penumpang kapal untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka dan juga penduduk di asal kapal dan daerah tujuan kapal. "Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan KB bisa langsung ke poliklinik yang ada di atas kapal," tutur dia.
Sarana poliklinik itu dikatakan sudah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang dimiliki PT Pelni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika