REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politisi PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, menyatakantidak ada perselisihan antara partainya dengan Partai Demokrat, yang ada hanya perbedaan cara pandang dalam memberantas praktek mafia pajak di Tanah Air.
Ia menegaskan tidak ada keretakan atau perselisihan antara PKS-Demokrat karena dua partai setuju bahwa mafia pajak adalah masalah besar. "Justru kalau dilihat sejarahnya, inisiator hak angket pajak ini dari Demokrat," katanya.
Ia berpendapat, pada perkembangannya ada cara pandang yang berbeda untuk menyelesaikan kasus mafia pajak yakni apakah melalui panja atau hak angket pajak.
Pihaknya sendiri belum melakukan pembahasan internal partai untuk menanggapi isu keretakan PKS-Demokrat tersebut. Namun, Tifatul mengatakan, jika PKS dikeluarkan dari koalisi akibat perbedaan cara pandang itu ia maka hal itu merupakan hak Demokrat untuk melakukannya. Hal yang terpenting saat ini adalah melakukan komunikasi dengan baik agar masalah serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
Sebelumnya Partai Golkar melalui Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham juga menyerahkan sepenuhnya perombakan (reshuffle) kabinet kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Berkenaan dengan masalah reshuffle kabinet, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, mengingat hal itu merupakan kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden selaku kepala pemerintahan yang tidak dapat diganggu-gugat," kata kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (25/2).
Namun, kata Idrus, reshuffle kabinet hendaknya didasarkan atas kriteria objektif yang terukur dengan menempatkan aspek profesionalisme dan kinerja dari menteri yang bersangkutan sebagai indikatornya dalam rangka semakin memperkuat peran dan fungsi Kabinet Indonesia Bersatu II untuk pencapaian target pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika