REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Yogyakarta (24-26/2) juga membahas masalah keistimewaan DIY.

Menurut Ketua DPW PKS DIY, H Sukamta, yang juga panitia daerah Mukernas, PKS tidak ingin urusan keistimewaan DIY ini menjadi deadlock (buntu) karena perbedaan keinginan antara pemerintah pusat dengan pemerintah DIY, dalam hal ini Kraton Yogyakarta.

"Kita ingin menjembatai, ingin mencarikan solusi jalan tengah, kita juga akan bertemu dengan Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait hal itu," terangnya di sela-sela workshop di Hotel Saphir, Kamis (24/2).

PKS sendiri, kata Sukamta, tetap mendukung adanya penetapan Gubernur DIY dari Raja Kraton Yogyakarta yang bertahta. Namun, kata dia, di level nasional urusan tersebut masih menemui jalan buntu karena pemerintah masih mempertanyakan jika sultan kemudian tidak mampu untuk menjadi gubernur. "Jangan terbiasa meninggalkan pekerjaan rumah untuk generasi mendatang, karenanya PKS berusaaha mencarikan solusinya melalui Mukernas ini," terangnya.

Keistimewaan DIY, menurut dia, patut dihargai. Pasalnya, DIY dalam sejarah jelas-jelas memiliki andil besar dalam kemerdekaan Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika