REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Dewan Perwakilan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa akan menyelidiki anggota fraksinya Effendy Choirie dan lily Wahid yang tidak menolak Hak Angket Mafia Perpajakan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, sikap fraksi PPP adalah menolak hak angket tersebut.

“Akan diklarifikasi kenapa berbeda dengan keputusan institusi. Apakah ada suap di situ? Apakah ada permainan sendiri? Untuk kepentingan siapa? Pasti akan diklarifikasi di rapat," kata Ketua PKB, Muhaimin Iskandar.

Namun demikian, sebelum rapat benar-benar berlangsung, Muhaimin belum bisa menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan DPP PKB kepada keduanya. Termasuk, belum adanya keputusan untuk memberikan sanksi.

Meskipun sebenarnya, secara garis kebijakan partai, seharusnya memang ada sanksi bagi kader yang melanggar. "PKB itu kan ada kaidahnya, Islam itu berjamaah, berorganisasi, kalau melanggar itu pasti ada sanksi," lanjutnya.  Namun Muhaimin tidak menyebutkan sanksi apa yang mengancam Lily dan Effendy. "Saya tidak bisa ngomong karena tergantung pada putusan rapat," jelasnya.

Ia hanya menegaskan bahwa pemberatan sanksi yang mungkin diberikan, jika terbukti ada suap yang melatarbekangi sikap kedua anggota partai nya itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika