REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menyatakan, pihaknya membebaskan dan mempersilakan anggotanya untuk menjadi inisiator pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan. Menurut dia, pembentukan pansus itu merupakan hak anggota.

Priyo menjelaskan, anggotanya dipersilakan untuk mengambil langkah terbaik terkait masalah perpajakan. "Jika itu dirasa baik silakan saja anggota Golkar menandatangi," tuturnya kepada wartawan di DPR, Senin (31/1).

Disebutkan dia, hingga saat ini dirinya belum mendapat laporan ada anggota partainya yang menarik diri dari inisiator Pansus Angket itu. "Tidak lazim di kami jika ada yang sudah tanda tangan lalu ditarik kembali," jelasnya.

Menurut dia, inisiasi itu merupakan niat yang baik untuk memperbaiki situasi negara dan penyelamatan uang negara. "Saya justru heran jika ada niat untuk melarang penggunaan hak ini. menurut saya biarkan saja, jangan dilarang untuk hal yang baik," tegasnya.

Sebagai pimpinan DPR, Priyo  menyatakan, usulan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan dipastikan akan diproses sesuai aturan tata tertib jika syarat dan ketentuannya dipenuhi.

Disebutkannya, sesuai aturan, pansus itu dapat diusulkan oleh lebih dari dua fraksi dan minimal 25 orang. "Kalau sudah, kami akan rapat pimpinan, akan dibicarakan kapan akan dibawa ke Rapat Paripurna," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika