REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk mencegah tindakan mark-up dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan barang di lingkungan TNI AD. Pencegahan itu dilakukan dengan penggunaan harga pabrik dalam setiap melakukan pengadaan alutsista.

"Setiap pengadaan itu harus dengan harga dari pabrik. Jadi, harga pabrik patokannya, bukan harga rekanan," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) George Toisutta di sela Rapat Pimpinan TNI AD 2011 di Mabes TNI AD, Senin (24/1).

Rapim itu dihadiri Panglima Kodam se-Indonesia. Menurut George, melalui harga pabrik itu bisa dihitung berapa ongkos pengiriman dan ongkos lainnya. Dia menegaskan, mark-up belum pernah ditemukan di lingkungan TNI AD. "Di Angkatan Darat belum kita temukan (mark-up)," kata George.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan TNI agar tidak melakukan penggelembungan biaya alias mark-up dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Presiden meminta TNI konsisten dengan program yang dimilikinya.

"Hentikan praktik penggelembungan biaya atau mark up pada pengadaan alutsista," kata Presiden ketika memberi pembekalan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Balai Samudera, Jumat (21/1). Rapim itu dihadiri seluruh pimpinan TNI dan Polri dari pusat maupun daerah.

Presiden menambahkan, TNI jangan sampai terpengaruh pihak lain dalam pengadaan barang atau alutsista. "Konsisten dengan apa yang sudah diprogramkan. Kalau ada rekanan yang menawarkan sistem A, jangan berubah dari yang sudah direncanakan," kata Presiden.

Presiden meminta TNI dan Polri agar menggunakan anggaran dengan baik. Terkait dengan pengadaan alutsista, Presiden berpesan kepada TNI agar menggunakan sumber-sumber dalam negeri. Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika