REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Sejumlah Aktivis 98 mengimbau kepada pemerintah agar mengurangi politik pencitraan dan lebih mengedepankan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Bila pemerintah terus menjalankan politik pencitraan dan menomorduakan program-program pro rakyat, maka bersiapkan berhadapan dengan gelombang perlawanan masyarakat yang lebih besar.

“Sekarang ini saja sudah makin banyak elemen masyarakat yang bereaksi melakukan perlawanan melawan SBY. Ini karena hak-hak mereka dipinggirkan dan SBY terlalu mementingkan politik pencitraan,” ujar Aktivis 98, Nuryaman Berry Hariyanto, Ahad (23/1).

Menurut Nuryaman, perlawanan sejumlah elemen masyarakat bukanlah suatu kebetulan yang muncul begitu saja, melainkan dampak langsung dari penerapan kebijakan dan pola kepemimpinan SBY.

Aktivis 98 lainnya, Sayed Junaidi Rizaldi, menambahkan, berbagai kasus hukum dan politik yang tengah terjadi saat ini turut memicu perlawanan elemen masyarakat kepada pemerintah.

Dia mencontohkan vonis rendah tujuh tahun terhadap terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan, sebagai salah satu bukti tiadanya komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum. “Padahal kasusnya sangat sensitif.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika