REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mensinyalir banyak "permainan" pada penyelesaian kasus pajak di Pengadilan Pajak.

"Dari hasil audit investigasi yang dilakukan, BPK mensinyalir adanya 'permainan' yang dilakukan oknum terhadap perusahaan bermasalah di Pengadilan Pajak, sampai sekitar 76 persen," kata Harry Azhar Azis di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, BPK juga mensinyalir adanya enam perusahaan yang menjadi obyek "permainan" oknum di Pengadilan Pejak. Hasil audit investigasi BPK tersebut, kata dia, menunjukkan proses penyelesaian kasus pajak di Pengadilan Pajak sudah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan.

"Kondisi seperti ini harus dihentikan baik dengan memperbaiki aturan perundangan maupun dengan mengganti pejabat terkait guna memperbaiki kinerjanya," kata Harry Azhar. Menurut dia, DPR RI akan memperbaiki aturan perundangan pada pembasahan revisi undang-undang.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, DPR RI mengajak Dirjen Pajak yang baru yakni Fuad Rachmani untuk bekerja sama memperbaiki kinerja Pengadilan Pajak. "Hasil audit BPK ini menjadi salah satu agenda pada rapat di Komisi XI DPR RI, Senin (24/1) mendatang," katanya.

Harry Azhar menambahkan, sinyalemen banyaknya ‘permainan’ di Pengadilan Pajak menunjukkan remunerasi di Kementerian Keuangan yang mencapai enam kali lipat belum memberikan pengaruh siginifikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika