REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Rektor Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Surabaya Zainuddin Maliki menggagas deklarasi penandatanganan prasasti komitmen stop kebohongan pemerintah di kampus Unmuh Surabaya, Jalan Sutorejo Surabaya, Rabu (19/1). Zainuddin mengatakan kegiatan tersebut akan diikuti 10 guru besar dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Unmuh Surabaya dan Sidoarjo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, serta kepala sekolah dari berbagai daerah se-Jawa Timur.

Dijelaskannya bahwa yang ikut deklarasi adalah individu jadi tak terkait dengan institusi. Menurut Zainuddin, deklarasi diadakan sebagai cara untuk membenahi kinerja pemerintah yang semakin lama dalam bekerja melayani masyarakat bukannya membaik, malah semakin banyak berjanji. Akibatnya, kata dia, pemerintah semakin jauh dari kejujuran sebab suka berbohong.

"Bangsa ini masih jauh dari yang namanya kejujuran. Banyak janji yang diucapkan belum tuntas dilaksanakan. Tapi pemerintah tak menyadari hal itu," jelas dia kepada Republika, Rabu (19/1).

Zainuddin menyontohkan kasus korupsi yang penanganannya tidak sampai pada akar persoalan. Ia mengibaratkan korupsi seperti membunuh ular korupsi, yang digebuki ekornya saja, tapi kepalanya dibiarkan. "Kasus Gayus Tambunan contohnya yang membuat kesal masyarakat. Kasus itu sangat jelas, tapi tak kunjung diselesaikan dan sengaja dibiarkan," jelasnya.

Padahal, lanjut Zainuddin, kalau ada kemauan pasti pemerintah mampu memberantas korupsi dan merealisasikan janji-janjinya. Pasalnya kekuasaan bisa jadi powerful jika pemerintah mau menggunakan untuk mewujudkan janji-janjinya. "Harusnya kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama maka dengan begitu semua persoalan bangsa ini selesai."

Guru Besar ITS Surabaya Imam Robandi mengaku tertarik ikut karena tergerak hati untuk mengingkatkan pemerintah. "Ya itu tujuan saya ikut deklarasi," ucapnya singkat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika