REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai menengah dalam koalisi dinilai perlu segera menyatukan langkah. Pembentukan poros tengah diperlukan sebagai jalan mencari bentuk hubungan yang sifatnya timbal balik dalam setgab.
Wasekjen PPP, Romahurmuzy, menegaskan pendapatnya yang menyatakan terdapat ketidakjujuran dan ketertutupan dalam setgab tak berniat memecah setgab. ''Ini refleksi demi perbaikan 3,5 tahun ke depan,'' katanya, Senin (27/12), dalam ulasan politik 2010 yang digelar lembaga riset Charta Politika.
Konsolidasi antara empat partai menengah dalam setgab, yakni PPP, PAN, PKS, dan PKB, pun dikatakan Romy --sapaan akrab Romahurmuzy-- perlu dibicarakan lebih lanjut. Empat partai itu perlu memiliki pola hubungan yang lebih intensif. Tujuannya agar keempatnya memiliki posisi setara dan tidak terjebak kepentingan politik Partai Demokrat dan Golkar.
''Secara alami, Golkar dan Demokrat ibaratnya merupakan pemilik hak veto,'' kata Romy. Keinginan kedua partai pemenang pemilu itu juga sulit ditandingi empat partai lainnya sebab dari segi suara, keduanya bila digabung mencapai 254 suara di parlemen. Jauh dari suara keempat partai koalisi yang totalnya adalah 171.
Karena itu Romy menilai poros tengah layak dibangun. Bukan untuk menandingi kedua partai itu, tapi untuk memberi posisi yang lebih setara. Kata Romy, bila Golkar berdiri sendiri suaranya di parlemen 106. Sedang Demokrat 148. Menjadikan total suara empat partai lebih besar dari keduanya.
Dewan yang sedang reses dengan kebanyakan anggotanya berada di daerah untuk kunjungan kerja membuat PPP belum membangun komunikasi dengan tiga partai lainnya. ''Kalau Demokrat bisa dengan mudah mengirim utusan ke PDIP untuk berkomunikasi, empat partai ini hanya ingin tidak tersandera,'' ucapnya.
Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan konsolidasi partai menengah penting untuk mempercepat konsolidasi sistem kepartaian Indonesia yang masih berantakan. Apalagi empat partai itu memiliki kedekatan sosiologis dan politis.
''Jika mereka terkonsolidasi, bisa menjadi instrumen efektif mendukung kerja pemerintah,'' ujar Mahfudz. Sekaligus menggerakkan agenda politik bangsa. PKS melihat saat ini politik sandera terjadi. Mengakibatkan efektivitas pemerintahan terhambat.
PDIP sudah lama melihat setgab sebagai lembaga yang tidak efektif. Buktinya sejumlah perkara tidak berhasil disepakati setgab. Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, mencontohkan lewat Century, kenaikan TDL, RUU JPSK, hingga pemilihan deputi gubernur BI. Ketika menyangkut kepentingan subyektif partai di dalamnya, Maruarar berujar, setgab tampak tidak berhasil menjaga kekompakan.
Sementara itu, ulasan politik Charta Politika yang diambil dari analisa pemberitaan enam media cetak berskala nasional menyimpulkan bahwa 2010 adalah tahun krisis bagi dunia politik dan hukum. Direktur Riset Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan krisis disebabkan banyaknya isu kontroversial di dua bidang itu.
''Krisis politik disebabkan oleh dua isu utama,'' katanya. Yakni mengenai sistem pemilu dan multi partai lalu mengenai pilihan politik SBY yang mengakibatkan timbulnya koalisi gemuk dan setgab. Keduanya lantas, ditambahkan Yunarto, menampilkan karakter yang cenderung negatif di mata publik.
Dari segi eksekutif, katanya, jajaran pejabat eksekutif tersandera oleh kekuasaan partai politik di sekelilingnya. Sedang anggota legislatif pun tersandera oleh barter politik antara segelintir partai dengan kekuasaan eksekutif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika