REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, sejauh ini belum ada wadah lain yang ingin dibentuk, sebagai pengganti TKN. Dia menegaskan, koalisi partai pendukung Jokowi tidak akan membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kami belum berpikir ke sana. Tapi intinya kan koordinasi dan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi kami bisa melakukan rapat-rapat dengan menggunakan komunikasi yang lebih baik," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (27/7).
Hasto mengungkapkan, tidak ada bahasan pembentukan Setgab saat pembubaran TKN atau pertemuan para sekretaris jendral partai politik koalisi, Jumat (26/7) lalu. Menurutnya, pembuatan Setgab atau yang lain itu akan dibicarakan lebih jauh dengan presiden maupun ketua umum partai politik.
Hal serupa juga diungkapkan, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. Dia mengatakan, koalisi beluk membahas apapun berkenaan dengan Setgab meskipun TKN telah dibubarkan. Dia mengungkapkan, pembentukan Satgas merupakan kesepakatan seluruh partai koalisi.
"Merekalah yang nanti menentukan apakah dibutuhkan semacam Sekber untuk memudahkan koordinasi atau menjadi pusat koordinasi dan konsolidasi koalisi," katanya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak menutup pintu terkait pembuatan Setkab tersebut. Namum, dia mengatakan, pembentukan Setgab sepenuhnya adalah kewenangan Presiden Jokowi. "Kita lihat nanti, kita lihat nanti efektifitasnya,” kata Moeldoko saat pembubaran TKN, Jumat (26/7).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi membubarkan TKN. Meskipun dibubarkan, kata Jokowi, TKN dalam konteks partai politik akan terus melakukan pertemuan-pertemuaan di level sekretaris jendral dan ketua umum.
"Hanya memang kita ini kan mengatur kapan ketemunya tapi kalau sudah sangat urgent ya lima menit saja, kita telpon-telponan sudah kumpul kok," katanya.
Sementara, usai memenangkan pemilu 2009, SBY membentuk Setgab yang berisi partai-partai koalisi pendukung saat pilpres. Sekretariat ini dibentuk untuk memperkuat koalisi pemerintahan setelah SBY menjadi presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika