REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur Papua Barnabas Suebu berharap kepada pemerintah pusat untuk memberikan bagian dari pajak PT Freeport. Pasalnya PT Freeport termasuk yang memberikan sumbangan pajak yang cukup besar.
"PT Freeport itu mungkin bayar pajak antara Rp 15 triliun sampai Rp 20 triliun per tahun. Kalau 20 persennya saja kita dapat kan lumayan," pinta Barnabas, sambil tersenyum kepada Menteri Keuangan, saat rapat pembahasan Otonomi Khusus antara Pemerintah dan Banggar, Senin (6/12).
Menurut Barnabas, untuk membangun Papua maka tingkat pertumbuhan perlu dinaikkan. Pembangunan tidak bisa hanya bergantung dari anggaran pemerintah. Karenanya butuh investasi yang cukup besar dan didorong ke wilayah-wilayah tertentu. Salah satu skema yang bisa digunakan yakni Public Private Partnership (PPP)
"Kita tentu butuh pertumbuhan, yang sustainable bukan bombastik. Kita butuh pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan," ucapnya.
Harus diakui salah satu yang menjadi kendala investasi yakni pemberitaan yang menyatakan Papua tidak aman. Padahal Papua cukup kondusif. "TV itu yang bikin seolah-olah itu. tidak aman, jadi satu orang yang ditembak mati dari hutan misalkan tapi dibesar-besarkan, kita ingin juga menjelaskan jangan membesar-besar kan papua itu tidak aman ," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika