REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) bersiap-siap menggandeng Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai mitra konfederasi dalam menghadapi kemungkinan ditetapkannya 'parliamentary threshold' dalam Pemilu 2014.
"Wacana konfederasi dengan PBB itu akan kami bahas dalam Muswil," kata Sekretaris DPW PKNU Jawa Timur, Anwar Sadad, di Surabaya, Rabu (1/12).
Menurut dia, wacana pembentukan konfederasi dengan PBB itu sudah ada setelah Pemilu 2009. Saat itu, Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam dan Ketua Umum DPP PBB MS Kaban sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU).
"Hanya saja waktu itu KPU tidak menyetujuinya karena memang aturan tentang konfederasi belum ada," kata Sadad yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pengarah Muswil PKNU Jatim itu.
Saat ini, lanjut dia, peluang untuk menjalin kerja sama dalam bentuk konfederasi itu telah terbuka, meskipun besaran "parliamentary threshold" atau ambang batas minimal perolehan suara, belum ditetapkan karena RUU Paket Politik masih dibahas DPR.
Dalam Pemilu 2009, PKNU mengantongi 1,5 persen suara, sedangkan PBB dengan 1,7 persen suara. "Kalau digabungkan, maka jumlahnya 3,2 persen. Berarti kami sudah memenuhi syarat, kalau 'parliamentary threshold' sebesar 2,5 persen," kata Sadad.
Selain dengan PBB, PKNU juga akan menggandeng Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai mitra konfederasi. "Kami sudah melakukan pembicaraan dengan partai-partai Islam lainnya.
Namun, yang paling sering dengan PBB," kata Ketua Fraksi PKNU DPRD Jatim itu. Konfederasi berbeda dengan penyederhanaan partai politik berbentuk fusi yang pernah terjadi pada awal-awal rezim Orde Baru. Konfederasi tidak menghapus ideologi partai-partai politik yang tergabung di dalamnya.
Selain itu, konfederasi tidak berarti membentuk partai politik baru, seperti fusi. "Bisa saja namanya nanti gabungan dari parpol konfederasi," kata Sadad menambahkan.
Muswil PKNU Jatim yang diselenggarakan di Tuban pada 2-3 Desember 2010 merupakan pertama kali digelar. Wacana konfederasi yang akan dibahas dalam Muswil itu selanjutnya direkomendasikan dalam Muktamar I PKNU.
Menurut rencana, Muktamar I PKNU digelar pada 12-15 Desember 2010 di Laut Jawa. "Kami menggelar muktamar pertama itu di atas kapal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
