REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Gamawan Fauzi menyatakan dalam waktu dekat akan diselesaikan rencana induk pengelolaan perbatasan. Rencana ini harus menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan pembangunan di perbatasan. Sehingga akan tercipta sinergi diantara 29 kementerian yang terkait, lembaga non kementerian, dan juga pemerintah daerah.
Sebelumnya, Sekertaris BNPP, Sutrisno mengungkapkan, karena keterbatasan anggaran untuk membangun daerah perbatasan yang banyak. BNPP akan mencoba merangkul pihak swasta untuk ikut berperan. "Dalam membangun perbtasan, kita akan melibatkan pihak ketiga, sektor swasta," katanya.
Dalam kaitannya dengan perbatasan ini, BNPP selaku kordinator bersama pihak-pihak pemerintahan yang terkait juga memiliki tanggung jawab untuk kita menangani pulau kecil terluar. "Pulau ini punya karakter masing-masing," ujar Sutrisno.
Tidak jarang pulau tersebut kurang terjamah, padahal potensinya besar. Oleh karena itu, pihaknya nantinya akan mencoba mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar.
Sutrisno mencontohkan bentuk kerjasama itu, misalnya investor membangun pabrik es atau pengalengan ikan. Tujuannya meminimalisasi ikan yang busuk atau terbuang. Atau mungkin dengan pembangunan sektor jasa. "Nanti akan membentuk zona diperbatasan, seperti ekonomi, sosial budaya, pertahanan. Ini tidak mungkin ditangani sendiri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika