REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri akan mencoba melakukan pembatasan biaya kampanye dalam pemilukada. Tujuannya untuk mengurangi jumlah kepala daerah yang bermasalah.
Saat ini, biaya yang dikeluarkan dalam pemilukada, paling banyak ada pada kampanye. Biaya ini lah yang memunculkan anggaran bermiliar-miliar rupiah dari setiap calon untuk maju menjadi kepala daerah. Padahal gaji ketika sudah menjabat sebagai gubernur atau bupati/walikota tidak seberapa. Pertanyaannya, darimana kemudian para calon yang sudah menjabat itu mengembalikan dana yang banyak itu.
Untuk mewujudkan pembatasan biaya kampanye itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, akan mencoba membatasi tempat kampanye dan mencoba menggeser pembiayaan kampanye dari calon ke partai. "Sehingga yang bermasalah (kepala daerah) itu semakin sedikit, kasihan," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (27/10). Data menunjukan, sejak reformasi bergulir, sudah ada 17 gubernur yang ditahan, dan lebih dari 150 bupati dan walikota yang pernah berurusan dengan korupsi.
Saat ini menurut Gamawan, tidak ada batasan tempat kampanye untuk setiap calon di pemilukada. Di dinding, di tiang listrik, dan di banyak tempat tertempel stiker-stiker kampanye. Bahkan ketika sang calon sudah menjabat pun, stiker-stiker tersebut masih ada. Lalu dari sisi pengerahan massa, menurutnya perlu ada aturan untuk hal tersebut.
Sebab, berdasarkan survei yang pernah dibacanya, kampanye itu hanya mempengaruhi 10 persen pemilih. "Kalau orang sudah punya pilihan, kemungkinan berpindahnya hanya 10 persen saja," katanya. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali adanya pengerahan massa ini, sebab menghabiskan dana yang besar.
Cara lain yang bisa menjadi jalan keluar untuk mengurangi beban biaya kampanye calon kepala daerah, adalah penggeseran pendanaan. Dia ingin ada pergeseran beban pendanaan dari calon ke partai yang mengusung. Saat ini yang banyak mengeluarkan biaya adalah calon itu sendiri. "Menjadi beban pribadinya," ujar Gamawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika