REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI--Fraksi Hanura DPRD Kota Cimahi, Jabar, menyatakan menolak dengan tegas wacana penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden RI, Soeharto, alasannya, karena Soeharto bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan suri tauladan bagi rakyat Indonesia. Gelar yang diberikan pada Soeharto sebagai bapak pembangunan sudah lebih dari cukup, kata Ketua Fraksi Hanura Nurhasan kepada wartawan, di Cimahi, Jumat (22/10).
Menurutnya, Soeharto selama menjadi Presiden Indonesia lebih banyak memberikan preseden buruk dalam perjalanan demokrasi Indonesia. "Kita sebagai anak bangsa tidak ingin tragedi sejarah kembali terulang di bumi pertiwi ini. Oleh karenanya, saya sangat tidak setuju kalau gelar mulia pahlawan diberikan kepada orang yang telah melakukan dua dosa besar bagi rakyat Indonesia," tutur Nurhasan.
Dijelaskannya, dua dosa besar yang dilakukan Soeharto itu adalah pemasungan untuk menyatakan pendapat sesuai dengan spirit demokrasi dan berlangsungnya budaya korupsi di Indonesia. Ketidaksetujuan dalam memberikan gelar kepahlawanan bagi Soeharto harus pula dimaknai oleh penguasa hari ini tidak lagi coba-coba menciderai kepercayaan yang telah diamanatkan oleh rakyatnya.
"Menurut saya akan sangat menyakitkan sekali jika gelar pahlawan bagi Soeharto itu tetap diberikan. Makanya, saya berharap semoga ini tidak menjadi semangat reformasi dan pembersihan dari perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di negeri ini," imbuhnya.
Sementara itu, kader Partai Amanat Nasional (PAN) Robin Sihombing, lebih memilih untuk tidak berkomentar perihal polemik pemberian gelar kepahlawanan bagi Soeharto. Tak dijelaskannya, kenapa dirinya enggan untuk berpendapat mengenai masalah yang tengah menghangat di elit politik nasional tersebut.
"Pokoknya, kalau untuk masalah yang satu ini saya serahkan pada keputusan rakyat saja dan saya sendiri 'no comment'," imbuhnya.
Sedangkan Ketua Fraksi Golkar, Nabsun mengatakan jika pihaknya sebagai kader Golkar setuju dengan pemberian gelar kepahlawanan bagi Soeharto. Pasalnya, Soeharto telah banyak jasanya dan kalaupun ada kesalahan yang dilakukannya itu merupakan hal yang wajar karena telah berkuasa 32 tahun.
"Sebagai kader kita harus taat terhadap intruksi pimpinan pusat termasuk dalam pemberian anugerah kepahlawanan bagi Soeharto. Dan saya yakin, apa yang disampaikan oleh Golkar ini sejalan dengan kehendak rakyat Indonesia," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika