REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sinyal perombakan kabinet setelah satu tahun pemerintahan SBY-Boediono ditangkap Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso. Katanya, sinyal itu semakin kuat dirasakan.
‘’Sinyal semakin kuat,’’ ujar Priyo, Kamis (21/10), di Gedung DPR. Namun, Golkar menganggap perombakan kabinet sebagai peristiwa biasa. Tidak ada, sambungnya, yang perlu ditangisi atau dikhawatirkan. Sekali lagi, Priyo menegaskan, perombakan adalah peristiwa politik biasa.
Golkar memang belum diajak bicara secara resmi oleh Presiden SBY terkait evakuasi kerja kabinet. ‘’Kalau tidak diajak bicara ya tidak apa, tapi ya kalau tidak kebangetan juga,’’ ucapnya.
Ketika ditanya apakah Golkar sudah pernah diajak bicara secara tidak resmi mengenai perombakan kabinet, Priyo hanya tersenyum. ‘’Yang official not yet,’’ jawabnya.
Wasekjen PKS, Zulkiflimansyah, mengatakan, partainya juga belum diajak bicara dengan Presiden SBY. Di dalam internal partainya pun, dikatakannya, tidak ada pembicaraan mengenai sosok mana yang layak diajukan menggantikan menteri-menteri yang sekarang duduk di kabinet.
Zulkiflimansyah kemudian menyorot pentingnya perbaikan dan penguatan kantor lembaga eksekutif. Ketimbang meributkan persoalan pergantian kabinet, Ia menilai sebaiknya kabinet terfokus pada upaya meningkatkan kinerja.
Pengurus DPP Partai Demokrat, Soetan Batugana, menegaskan kalau pergantian pembantu presiden adalah hak sepenuhnya presiden. Namun, aksi unjuk rasa Rabu (20/10) yang berjalan serentak di 15 provinsi dipandang Soetan perlu diperhatikan presiden. Ia mengartikan demonstrasi tersebut sebagai indikasi adanya kesalahan dalam kinerja kabinet secara keseluruhan. ‘’Ada yang salah dengan kerja pembantu-pembantunya,’’ ucap dia.
Meski Soetan meyakini tidak seluruh aksi unjuk rasa bersifat murni, atau merupakan suara ketidakpuasan rakyat, tetapi aksi itu menunjukkan adanya kesalahan. ‘’Ada kelemahan dan menteri-menteri koordinator harus ditegur,’’ katanya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penggantian sejumlah posisi menteri, seperti kabar yang mengatakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, digadang-gadang menggantikan Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga juga kepindahan Andi ke pos Menteri Sekretaris Negara, Soetan menampik kabar itu. ‘’Untuk Anas saya bantah,’’ tegasnya.
Sesuai amanat kongres, Anas harus fokus sebagai ketua umum partai. Pekerjaan sebagai menteri dianggap tidak mungkin sebab Anas memiliki tugas besar mengurus partai dengan target pemenangan pemilu di 2014. ‘’Kalau dia nanti jadi menteri, susah kami nanti mau ajak rapat partai,’’ kilahnya.
Lalu bagaimana dengan Andi? Soetan mengaku tidak tahu. Meski ia melihat Andi akan bisa memangku tugas Menteri Sekretaris Negara dengan baik. Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa, menambahkan, partai tidak dalam posisi mendorong presiden mengganti pembantunya. Apakah Anas atau Andi akan didudukkan dengan posisi baru di kabinet, Saan membantahnya pula. ‘’Tidak ada ya, tidak ada sama sekali pembahasan itu,’’ jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika