REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Indonesia Police Watch (IPW) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap arogan dalam proses pemilihan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri. "IPW menyayangkan sikap arogan SBY yang melakukn pemaksaan kehendak dan mengkarbit Timur menjadi Kapolri," cetus Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Rabu (6/10).

Padahal, nilai Neta, seharusnya presiden mendorong lahirnya institusi Polri yang demokratis, independen, transparan, dan akuntabel. Harapannya, Polri bersikap profesional dalam menjaga kemaslahatan rakyat bangsa dan negara. "IPW menilai Presiden SBY telah merusak masa depan Polri. Untuk itu, IPW mengimbau Komisi 3 mengembalikan Timur ke SBY. Apalagi figur tersebut bermasalah," papar Neta.

Timur, yang lahir di Jombang 10 Januari 1956 itu, dicalonkan oleh SBY dua jam setelah dirinya naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal. Timur saat ini menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri setelah tiga bulan menjabat Kapolda Metro Jaya.

Timur juga pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat pada 1997-1999 saat peristiwa Trisakti dan Semanggi meletus, Kapolres  Jakarta Pusat (1999-2000), dan Kapolwiltabes Bandung  (2001) serta menjadi Kapolda Banten, Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda Metro Jaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika