REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Laksamana Agus Suhartono menjadi satu-satunya calon yang akan menjadi Panglima TNI menggantikan Djoko Santoso. Rencananya Komisi I DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) secara terbuka pada Kamis (23/9).
"Dari hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut, Komisi I akan melakukan rapat tertutup untuk menentukan sikap menerima atau menolak calon Panglima TNI yang diajukan Presiden," kata Ketua Komisi I Mahfudz Sidiq di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9).
Pada pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan tersebut, ia mengatakan, pimpinan Komisi I DPR akan memberikan kebebasan kepada seluruh anggota untuk menggali visi, misi, program, dan komitmen Agus Suhartono jika nantinya memimpin lembaga TNI. Menurut Mahfudz, pertanyaan yang akan diajukan kepada Agus Suhartono meliputi visi dan programnya untuk melakukan perbaikan lembaga TNI, program meningkatkan kesejahteraan anggota TNI, program meningkatkan alat utama sistem persenjatan dan pertahanan teritorial, serta sikap dan programnya dalam melakukan reformasi di lembaga TNI.
"Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, akan terlihat bagaimana visi, program, dan komitmennya," ujar mantan Ketua Fraksi PKS ini.
Sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, lanjut Mahfudz, pimpinan Komisi I DPR yang didampingi beberapa anggota akan melakukan klarifikasi terhadap harta kekayaan dan rekam jejaknya selama meniti karir di TNI. Klarifikasi tersebut akan dilakukan pimpinan Komisi I DPR ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada Rabu (22/9).
KPK, ungkap dia, adalah lembaga penegak hukum yang memiliki database harta kekayaan. Sedangkan Komas HAM memiliki database soal kasus-kasus pelanggaran HAM. "Pimpinan Komisi I akan melakukan klarifikasi soal harta kekayaan dan rekam jejaknya di kedua lembaga tersebut," tuturnya.
Mahfudz mengatakan, apakah harta kekayaan yang dimilikinya masih dalam batasan wajar serta apakah selama karirnya di militer memiliki kasus pelanggaran HAM. Klarifikasi pada kedua lembaga tersebut, katanya, akan menjadi salah satu pertimbangan untuk membuat keputusan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika