REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Fraksi PKS, Hanura, dan Gerindra sepakat untuk mengusulkan rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,16 triliun, dikaji ulang di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Ketiga fraksi menilai ada proses yang tidak benar dalam rencana pembangunan gedung baru tersebut.
“Kita minta ini ditunda, kita kaji ulang. Mari kita duduk bersama, prosesnya yang benar dong,” tegas Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/9). Mustafa mengakui, pembangunan gedung baru DPR adalah rekomendasi dari DPR periode 2004-2009.
Namun, menurut Mustafa, gedung baru DPR seharusnya dibangun hanya jika memang sangat diperlukan. Pembangunannya pun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Ihwal permintaan pengkajian ulang rencana pembangunan gedung baru DPR, Mustafa beralasan, karena adanya ketidakdisiplinan di proses internal Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Suding, mengatakan, sejak awal, fraksinya menolak pembangunan gedung baru DPR. Suding mengakui banyak pihak yang merayu fraksinya untuk menyetujui pembangunan gedung baru DPR. Menurut Fraksi Partai Hanura, yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sekarang adalah menata ulang ruangan-ruangan kerja anggota dewan. “Fraksi kami akan meminta hal ini dibahas ulang di tingkat Bamus,” kata Suding.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Edi Prabowo, menambahkan, rekomendasi DPR periode lalu tidak wajib dilaksanakan. Menurut Edi, rencana pembangunan gedung baru DPR harus ditunda atau bila memungkinkan, dibatalkan. “Kalau itu rekomendasi DPR periode lalu apa itu harus kita paksakan,” kata Edi.
Menurut Edi, anggaran sebesar Rp 1,16 triliun saat ini terlalu berlebihan. Dengan jumlah 560 anggota DPR dan kebutuhan luas ruangan sekitar 100 meter persegi peranggota dewan ditambah fasilitas pendukung tiap anggota dewan, menurut Edi, setidaknya dibutuhkan 70 ribu meter persegi.
Dengan perkiraan tersebut, Edi yakin, anggaran yang dibutuhkan cukup Rp 500 miliar. “Kalau memang perlu bangun gedung yang jangan terlalu mewah. Bangun gedung itu ada benchmark-nya jadi nggak bisa dibohongin,” kata Edi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika