REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ternyata pernah diusulkan untuk dibubarkan. Alasannya, sejak alat kelengkapan dewan ini dibentuk, proyek-proyek pengadaan seperti mesin cuci, laptop, cincin emas bagi anggota dewan, hingga pembangunan gedung baru DPR, kerap menuai kecaman publik.

''Di periode lalu, saya sudah mengusulkan BURT dibubarkan,'' kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/9).

Menurut Mustafa, keberadaan BURT tidak sesuai dengan fungsi dewan yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi. Pekerjaan-pekerjaan teknis yang dilakukan BURT saat ini, kata Mustafa, harus cukup ditangani oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Menurut Mustafa, anggota DPR tidak dipilih rakyat untuk mengurusi pengadaan fasilitas untuk dirinya sendiri.

Masalah yang ada di DPR saat ini, menurut Mustafa, adalah Sekretaris Jenderal DPR yang tidak berasal dari kalangan profesional. Akibatnya, beban kerja teknis masih dibebankan kepada anggota DPR yang bertugas di BURT. “Tapi waktu itu usulan pembubaran BURT ditolak, jalan tengahnya jumlah anggota BURT dirampingkan,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika