REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Fraksi PAN akan menolak keras usulan alokasi dana percepatan infrastruktur berbasis daerah pemilihan (dapil), jika bentuknya seperti dana aspirasi. Apalagi jika mengingat usulan tersebut, pertama kali dikeluarkan oleh fraksi partai Golkar, menyusul usulan pengalokasian dana aspirasi yang ditolak.

Maka, jika kemudian usulan tersebut substansinya adalah anggota dewan diberikan dasilitas  untuk mengalokasikan dana APBN, Fraksi PAN akan dengan tegas menolak. “Itu kan sama saja dengan dana aspirasi,” kata anggota badan anggaran DPR, fraksi PAN, Viva Yoga kepada Republika, Ahad (29/8).

Namun demikian, menurut Yoga, isu tersebut masih sangat global. Terutama karena di DPR sendiri sudah rutin memiliki program percepatan pembangunan infrastruktur daerah. “Senin besok kita akan rapat dengan menteri keuangan untuk pembentukan panja-nya,” kata dia. 

Jadi sebenarnya, banggar masih membuka kesempatan yang luas untuk usulan tersebut. Bahkan, Yoga menjelaskan, banggar akan tetap membahas usulan tersebut di masa sidang September-Oktober. Bagaimanapun, menurutnya, anggota dewan harus mengetahui mekanisme dan rincian usulan partai golkar tersebut.

Karenanya, menurut dia, usulan Golkar itu tidak bisa dianggap sama bentuknya dengan dana aspirasi. Karena hingga kini belum ada pihak yang mengetahui secara pasti bentuknya. Maka, DPR, menurut Yoga, harus tetap melakukan pembahasan untuk mempelajari secara mendalam terlabih dahulu akan usulan tersebut. Namun demikian, ia menegaskan, jika nantinya bentuk usulan tersebut sama saja dengan usulan dana aspirasi yang telah ditolak, maka PAN akan dengan tegas melakukan penolakan yang sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika