REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Komisi I DPR RI memanggil tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditangkap petugas patroli Malaysia. Rencananya, Komisi I mengagendakan pertemuan itu pada Senin besok (23/8) atau sehari setelahnya di Selasa (24/8).
Anggota Komisi I dari PKS, Mahfudz Shiddiq, membenarkan kalau komisinya mengusulkan pemanggilan tiga petugas KKP. ‘’Kami ingin mendapatkan informasi faktual tentang penangkapan itu, kami mau tahu seperi apa,’’ ujar dia, Ahad (22/8).
Sedianya pemanggilan akan dilakukan pada besok hari. Atau, kata Mahfudz, bisa juga pemanggilan baru dilakukan di hari Selasa karena pada Senin DPR akan menggelar rapat pergantian ketua komisi di masa sidang tahun kedua ini.
Mahfudz mengakui ada sejumlah dugaan yang hinggap di anggota dewan mengenai proses penangkapan hingga pelepasan tiga petugas KKP. Karena itu Wasekjen PKS ini mengatakan pemanggilan diperlukan dalam rangka menggali informasi yang paling akurat.
Setelah mendengarkan pernyataan dari petugas KKP, Komsisi I berencana memanggil Menteri Luar Negeri. ‘’Kami akan minta Marty Natalegawa duduk bersama menteri dari Malaysia untuk membahas masalah perbatasan yang selama ini tidak tuntas,’’ kata anggota Komisi I dari Partai Golkar, Tantowi Yahya.
Pembahasan kedua negara dipandang penting dan mendesak untuk menghindari insiden serupa. Jangan sampai terjadi ada nelayan asing yang masuk dengan membawa polisi dari negaranya.
Tantowi mengatakan alasan Menteri Luar Negeri kalau Indonesia tidak bisa bersikap tegas pada Malaysia karena banyaknya TKI di sana sangat tidak beralasan. Berdasarkan data Migrant Care, LSM yang peduli pada isu buruh, di 2009 62 persen TKI Indonesia yang berjumlah 4,5 juta bekerja di Malaysia.
Tetapi dari 1.100 TKI yang meninggal, 70 persen diantaranya meninggal di Malaysia. ‘’Ini tidak bisa jadi alasan, meski TKI menyumbang Rp 100 triliun devisa, tapi jangan mentang-mentang dikasih uang lalu harkat kita hilang,’’ tegas dia.
Memulangkan tujuh nelayan Malaysia tanpa sanksi apa pun sudah jelas salah. Tantowi mengibaratkan, mengirim maling pulang dan membiarkannya. Muzani menambahkan, diplomat Indonesia perlu memelajari beragam metode dalam berdiplomasi dengan Malaysia.
Ia sepakat konfrontasi bukan jalan penyelesaian masalah. Indonesia tidak salah, katanya, kalau menerapkan diplomasi yang lebih menekan Malaysia demi menjaga akedaulatan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
