REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Para tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pluralisme menemui pihak kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia dalam rangka rencana aksi pembakaran Al-Quran sedunia."Harus ada langkah nyata untuk menghalangi aksi pembakaran Al-Quran di Amerika demi kebebasan hak asasi manusia(HAM)," kata Ketua Gerakan Pedulia Pluralisme(GPP) dalam jumpa pers, di kantor Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations(CDCC), kawasan Menteng, Jakarta.

Perwakilan GPP yang terdiri dari Damien, Ketua Komisi Wali Gereja Indonesia(KWI) Uskup Mandagi, Ketua Komisi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia(PGI) Pendeta Hendrik, dan Sekretaris Pimpinan Pusat(PP) Muhammadiyah Abdul Mu`ti diterima oleh Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar(Kedubes) Amerika Serikat(AS) Ted Lyng, Senin siang kemarin di kantor Kedubes AS.

Menurut Damien, pemerintah AS sangat konsern terhadap rencana aksi pembakaran Al-Quran sedunia yang dilakukan oleh kelompok jamaah salah satu gereja di AS yang menamakan dirinya Dove World Outreach Center memperingati robohnya gedung World Trade Center(WTC) pada 11 September 2001 di AS.

Selanjutnya, kata Damien, pihak Kedubes AS yang diwakili oleh Ted Lyng mengatakan, prihatin dan warga AS dari seluruh agama tidak setuju dengan rencana aksi pembakaran Al-Quran sedunia."Pihak Kedubes AS mengucapkan terima kasih karena telah menerima surat pernyataan bersama para tokoh agama di Indonesia yang menolak rencana aksi pembakaran Al-Quran sedunia,"ungkap Damien.

Damien mengungkapkan, pihak Kedubes AS berjanji akan menyampaikan pesan dari GPP kepada pemerintah AS secepatnya dan setelah itu akan segara menyatakan sikap terhadap rencana pembakaran Al-Quran di AS secara resmi."Pihak Kedubes AS berjanji dalam dua minggu ini akan menyatakan sikap secara resmi," ungkap Damien.

Damien, juga mengatakan, akan menindak lanjuti janji dari pihak Kedubes AS setiap minggunya."Jika rencana aksi pembakaran Al-Quran benar terjadi kami(GPP) telah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan," ungkap Damien.

Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu`ti dalam kesempatan yang sama mengatakan, rencana aksi pembakaran Al-Quran merupakan akibat dari situasi politik global untuk meningkatkan popularitas pribadi atau kelompok kecil di AS.

Menurut Abdul, pemerintah AS tidak bisa hanya menyatakan kekecewaannya saja tetapi juga harus ada langkah nyata menggagalkan rencana aksi pembakaran Al-Quran di AS."Pemerintah Indonesia tidak boleh diam dan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia yang menolak rencana aksi pembakaran Al-Quran kepada pemerintah AS," ungkap Abdul.

Selanjutnya, kata Abdul, sikap marah dan mengecam umat Islam bisa dipahami selama upaya penolakan yang dilakukan tidak melawan aturan atau hukum yang berlaku."Harus ada upaya baik dan damai untuk menggagalkan rencana aksi pembakaran Al-Quran," ungkap Abdul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika